IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan implementasi kebijakan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Keca- matan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, yang dinilai belum berjalan optimal. Subjek penelitian terdiri dari lima orang penerima bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebagai perwakilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan dua informan dari pihak pemerintah daerah, yaitu Dinas Perumahan dan Per- mukiman (Disperkim) serta Pemerintah Kecamatan Batujajar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan catatan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan masyarakat, prosedur yang relatif mudah, serta insentif pemerintah daerah seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), implementasi program masih terkendala oleh ketidaktepatan sasa- ran penerima, lemahnya pengawasan pasca akad, dominasi pengembang dan per- bankan dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman empiris terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan subsidi Kredit Pemilikan Ru- mah (KPR), serta menawarkan rekomendasi strategis berupa penguatan mekanisme verifikasi, pengawasan, dan pembentukan forum koordinasi lintas sektor. Rek- omendasi ini diharapkan mampu memastikan manfaat kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan bagi pemenuhan hunian layak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kata Kunci: Kebijakan public, subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Implementasi Kebijakan, Koordinasi lintas sektor

Abstract

This study examines the implementation issues of the Housing Loan (KPR) subsidy policy for Low-Income Communities (MBR) in Batujajar Subdistrict, West Ban- dung Regency, which is considered to be not yet optimal. The research subjects consisted of five subsidy KPR recipients representing MBR and two informants from the local government, namely the Housing and Settlement Office (Disperkim) and the Batujajar Subdistrict Government. This research employed a qualitative ap- proach with a case study method. Data were collected through in- depth interviews, observation, and documentation, using interview guidelines and field notes as in- struments. The findings reveal that although there is community support, relatively easy procedures, and local government incentives such as the exemption of BPHTB and PBG, the program implementation is still hindered by inaccurate targeting of beneficiaries, weak post-contract supervision, the dominance of developers and banks in decision-making, and a lack of inter-agency coordination. This study con- tributes to providing empirical insights into the supporting and inhibiting factors of the KPR subsidy policy implementation and offers strategic recommendations such as strengthening verification and monitoring mechanisms and establishing a cross- sectoral coordination forum. These recommendations are expected to ensure that the policy benefits the right target group and remains sustainable in fulfilling decent housing needs for low- income communities.

Keywords: public policy, KPR subsidy, low-income communities, policy imple- mentation, cross-sectoral coordination.