IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Prakerja tahun 2023–2024 di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan teori Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar masih didominasi oleh Manajemen Pelaksana Program (PMO) di tingkat pusat. Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB relatif minim, baik dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi. Hal ini berdampak pada ketiadaan sosialisasi, pendampingan, dan pengelolaan data penerima manfaat. Akibatnya, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari media sosial atau pihak ketiga. Penelitian juga menemukan praktik perjokian dalam proses pendaftaran, di mana peserta menggunakan jasa pihak lain dengan imbalan sebagian insentif, yang mencerminkan lemahnya pengawasan serta pendampingan daerah. Hambatan lain meliputi keterbatasan literasi digital, minimnya akses terhadap perangkat teknologi, serta kurangnya fleksibilitas sistem pelatihan. Dari sisi struktur birokrasi, lemahnya koordinasi  pusat  dan  daerah  menjadi  faktor  utama  penghambat  efektivitas implementasi.Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola implementasi, khususnya peningkatan koordinasi antarlevel pemerintahan, penguatan peran Disnaker, serta penyediaan pendampingan bagi peserta agar program Kartu Prakerja lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kompetensi kerja masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Prakerja, Kabupaten Bandung Barat

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) policy in 2023–2024 in West Bandung Regency using Edwards III’s policy implementation theory, which covers four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research applies a descriptive qualitative method with data collected through interviews, field observations, and documentation.

The findings indicate that the implementation of the Pre-Employment Card program in West Bandung Regency is still largely dominated by the central Program Management Office (PMO). The role of the West Bandung Manpower Office (Disnaker) remains limited in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This results in the absence of socialization, assistance, and management of beneficiary data. Consequently, the community tends to obtain information mainly from social media or third parties rather than directly from local government. The study also reveals the prevalence of “jockey” practices during registration, where participants use third-party services to create accounts in exchange for part of their incentives, reflecting weak supervision and local-level support. Other challenges include limited digital literacy, lack of access to technological devices, and the inflexibility of the training system. From a bureaucratic perspective, weak coordination between the central and local governments is identified as a major factor hindering effective implementation.These findings underscore the need for improved governance, particularly by enhancing coordination across government levels, strengthening the role of the Manpower Office, and providing greater support for participants so that the Pre-Employment Card program can be more targeted and effective in improving the work competencies of the people of West Bandung Regency..

Keywords: Policy Implementation, Pre-Employment Card, West Bandung Regency