KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN SOSIAL DI KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan kebijakan sosial di tingkat lokal merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, dengan menyoroti tantangan struktural dan kultural yang dihadapi serta strategi pemberdayaan yang dapat memperkuat peran perempuan sebagai aktor kebijakan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, aktivis perempuan lokal, serta ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perempuan yang mulai aktif dalam forum musyawarah desa, partisipasi mereka masih terbatas secara substantif akibat norma sosial yang patriarkis, kurangnya dukungan kelembagaan, serta minimnya literasi politik. Namun demikian, terdapat potensi besar dalam pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput jika didukung oleh pelatihan, sosialisasi kebijakan afirmatif, dan keterlibatan aktif pemerintah desa. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkuat praktik kebijakan yang inklusif dan responsif gender di tingkat lokal.

Kata Kunci: keterlibatan perempuan, kebijakan sosial, representasi politik lokal, kesetaraan gender, Gununghalu

Abstract

Women's involvement in the formulation of social policies at the local level is a crucial aspect in achieving gender equality and social justice. This study aims to analyze the participation of women in the policymaking process in Gununghalu District, West Bandung Regency, by highlighting the structural and cultural challenges they face and identifying empowerment strategies to strengthen their role as policy actors. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving village officials, local female activists, and housewives actively engaged in community activities. The findings show that although some women have started to participate in village deliberative forums, their substantive involvement remains limited due to prevailing patriarchal norms, lack of institutional support, and low political literacy.

Nevertheless, there is strong potential for grassroots women's empowerment, especially if supported by leadership training, affirmative policy socialization, and active engagement from village authorities. This study contributes to promoting more inclusive and gender-responsive policymaking practices at the local level.

Keywords: women’s involvement, social policy, local political representation, gender equality, Gununghalu