ANALISIS KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKSES LAYANAN PUBLIK

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang merupakan salah satu program nasional dengan tujuan memberikan identitas hukum kepada anak sejak dini sekaligus menjadi instrumen peningkatan akses layanan publik. Di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat pelaksanaan kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di kalangan anak-anak serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung perluasan akses pelayanan publik di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Cipatat serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Adapun pertanyaan masalah mencakup bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di lapangan serta faktor-faktor yang menghambat pencapaiannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan melibatkan pihak Disdukcapil, pemerintah kecamatan, sekolah, puskesmas serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) telah diimplementasikan melalui kegiatan jemput bola, integrasi layanan dengan sekolah dan puskesmas serta pemanfaatan Mall Pelayanan Publik. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat terbatasnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan kewenangan pelayanan di tingkat kecamatan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) memerlukan strategi yang lebih intensif melalui sosialisasi berkelanjutan, pemberdayaan perangkat desa serta pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian ini diperlukan sinergi lintas sektor antara Disdukcapil, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan dan pemerintah desa untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Kebijakan Publik, Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy, which is one of the national programs aimed at providing legal identity for children from an early age while also serving as an instrument to enhance access to public services. In Cipatat Sub-district, West Bandung Regency, the implementation of this policy still faces various challenges, particularly the low level of KIA ownership among children and the limited access of the community to population administration services. These conditions raise questions about the extent to which the KIA policy can be effectively implemented in supporting the expansion of public service access in the region. The objective of this research is to analyze the implementation of the KIA policy in Cipatat Sub-district and to identify the obstacles and challenges encountered during its implementation. The research questions include how the KIA policy is implemented in practice and what factors hinder its achievement. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation involving the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), sub-district government, schools, health centers, and the community. The findings indicate that the KIA policy has been implemented through mobile services, integration with schools and health centers, and the utilization of the Public Service Mall. However, the implementation has not yet been optimal due to limited socialization, low public awareness, and restricted service authority at the sub-district level. The conclusion emphasizes that optimizing the KIA policy requires more intensive strategies through continuous socialization, empowerment of village officials, and the use of information technology. This study also suggests cross-sectoral synergy among Disdukcapil, educational institutions, health facilities, and village governments to broaden service coverage and increase public awareness of the importance of KIA ownership.

Keywords: Child Identity Card (KIA), Public Policy, Population Administration, Public Service, Policy Implementation